CIVIL SOCIETY
Oleh Rijwan
Munawan
Melihat pada apa yang dikatakan oleh Larry Diamond, civil
society atau masyarakat madani dipahami sebagai bidang kehidupan sosial
yang terorganisir yang bersifat sukarela, menghasilkan diri, sebagian besar
otonom atau mandiri dari entitas negara serta terikat tatanan hukum atau
seperangkat aturan bersama. Menurut
penulis, apa yang dikatakan oleh Larry Diamond ini berbeda dengan makna dari
masyarakat madani. Menurut penulis, masyarakat madani kurang tepat apabila
dikatakan sebagai masyarakat yang otonom atau mandiri dari entitas negara.
Menurut penulis, masyarakat madani justru membutuhkan pengakuan dan partisipasi
negara dalam kehidupannya. Negara yang menjamin mereka. Serta masyarakat madani
membutuhkan ruang publik untuk menyalurkan aspirasinya untuk mencapai tujuan
bersama.
Menurut Larry Diamond, masyarakat madani merupakan suatu entitas
perantara yang berdiri di antara pribadi dengan negara. Diamond membuat garis
pemisah yang tegas antara entitas negara dengan masyarakat, masing-masing
berdiri dengan tingkat otonomisasi yang berbeda. Ketika negara taat hukum dan
menghina hak otonomi yang dimiliki individu dan masyarakat, sudah seharusnya
masyarakat madani melakukan perlawanan terhadap otoritas kekuasaan yang
menindas.
Diamond menjelaskan pula, demokrasi hanya dapat tumbuh dan
berkembang dengan tumbuhnya kesadaran masyarakat madani, melalui kontrol, maka
despostisme monopoli kekuasaan negara dapat dicegah. Kemandirian masyarakat
dalam bidang ekonomi yang terlepas dari entitas negara, menghendaki
minimalisasi atau campur tangan negara dan menempatkan kemandirian individu sebagai
tujuan utama.
Menurut Larry Diamond, perubahan sifat dari negara tirani ke
demokrasi bukan merebut kekuasaan secara formal. Fungsi masyarakat madani dalam
pembangunan demokrasi. Pertama, memantau dan mengendalikan kekuasaan, menjadi
kekuatan penyeimbang dari dominasi negara yang sangat otoriter. Masyarakat
madani berperan mengungkap bentuk pelanggaran dan mendelegetimasi rezim yang
tidak demokratis.
Pembahasan tentang masyarakat madani tidak bisa terlepas dari
keberadaan Lembaga Swasembada Masyarakat atau LSM, ORMAS, atau Non Government
Organization ( NGO ) yang merupakan elemen-elemen pembentuk dari civil
society. Kehadiran Ornop dalam sebuah masyarakat merupakan kenyataan yang
tidak dapat dinafikan, hal itu terjadi karena bagaimanapun juga kapasitas
pemerintah sangat terbatas.
Menurut Afan Gaffar, terdapat empat peranan yang dapat dimainkan
oleh kalangan Ornop dalam sebuah negara, di antaranya, pertama, memonitoring
pelaksanaan penyelenggaraan negara, bahkan bila perlu melakukan aksi protes,
hal ini terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan para pejabat
pemerintah. Kedua, katalisasi perubahan sosial, hal ini dilakukan dengan jalan
mengangkat sejumlah masalah yang penting dalam masyarakat, membentuk kesadaran
moral. Ketiga, memfasilitasi rekonsiliasi warga negara dengan lembaga
peradilan. Dan keempat implementasi program pelayanan, ornop dapat menempatkan
diri sebagai lembaga yang mewujudkan sejumlah program pemerintah.
Kehadiran masyarakat madani sangat penting sebagai penyeimbang atas
dominasi pemerintah. Ornop harus tepat menempati posisi di tengah sebagai pihak
yang netral dalam mendorong proses perubahan. Namun kenyataannya, saat ini
sebagian Ornop terafisiliasi dengan partai-partai politik. Menurut penulis, hal
tersebut idakah sesuai dengan apa yang menjadi asa Ornop sendiri, dan pihak
yang netral sebagai penengah.
·
Gerakan
Cicil Society Di Indonesia : Kiprah Politik Moral Organisasi Massa Islam
Muhammadiyah Pasca Reformasi
Menurut Muhammad AS Hikam, konsep civil society merupakan pengelompokan-pengelompokan
sosial di luar struktur negara yang terorganisir bercirikan kesukarelaan,
kemandirian dan keswadayaan.
Salah satu dari bentuk organisasi dalam masyarakat madani adalah
Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan oleh KH. Ahmad Dahlan, dan organisasi
ini tidak dinisbatkan sebagai organisasi politik, tetapi merupakan organisasi
keagamaan yang bergerak dalam bidang dakwah dan pendidikan. Namun, sejak zaman
Belanda organisasi ini tidak bisa lepas dari hiruk pikuk dunia politik.
Secara historis, keterlibatan Muhammadiyah dalam hard politics
bisa dilihat sejak Indonesia merdeka tahun 1945, yakni memelopori berdirinya
Partai Islam Indonesia dan menjadi pendukung berdirinya Partai Masyumi. Sedangkan
aktifitas soft politics di antaranya,
pertama menentang kebijakan pemerintah Belanda yang memungut pajak
ibadah kurban. Kedua, menuntut peradilan agama Islam kepada pemerintah
Hindia Belanda. Ketiga, ikut menanamkan rasa nasionalisme dan cinta
tanah air di kalangan umat Islam Indonesia, dengan menggunakan bahasa Indonesia
dalam khotbah ataupun tulisan-tulisan di buletin milik Muhammadiyah. Keempat,
menolak sei kerei, yakni membungkuk menghadap matahari sebagai tanda
hormat kepada Tenno Hika pada masa Jepang.
Politik yang dimaknai Muhammadiyah secara organisatoris
merupakan politik moral bukan politik praktis, karena semenjak berdirinya,
Muhammadiyah sudah memosisikan diri sebagai gerakan dakwah yang non-politik.
Keberhasilan Muhammadiyah sebagai kekuatan civil society
dibuktikan ketika massa Orde Baru di bawah kepemimpinan Amien Rais. Ia
mendorong perubahan sistem politik Indonesia ke arah sistem lebih demokratis
yang menghargai kemanusiaan, keadilan, dan keterbukaan. Sikap kritis Amien Rais
dimulai pada tahun 1993 ketika menggulirkan isu ‘’Suksesi Kepemimpinan
Nasional’’ dalam sidang tanwir Muhammadiyah di Surabaya. Terdapat beberapa
alasan yang dikemukakan Amien Rais, pertama, walaupun terdapat pertumbuhan
ekonomi yang cukup baik, tetapi kemiskinan dan pengangguran masih merupakan
fenomena yang tidak mudah dipecahkan. Kedua, korupsi tetap merajalela. Ketiga,
pemimpin nasional terlalu lama berkuasa dapat melahirkan penyakit kultus
individu yang akan mematikan akal sehat. Keempat, kelompok elit yang terlalu
lama berkuasa cenderung mengalami penurunan visi dan kreativitas.
Isi dari apa yang dipaparkan oleh Amien Rais dalam Tanwil
Muhammadiyah di Surabaya tersebut menurut penulis bahwa organisasi ini mengarah
kepada politik praktis, dimana dengan tokohnya Amien Rais yang juga sebagai
pemegang salah satu partai politik di Indonesia. Apabila suatu
aspirasi-aspirasi tadi menginginkan terwujud yang pasti bisa melalui partai
politik selaku badan yang menyampaikan aspirasi.
This is dummy text. It is not meant to be read. Accordingly, it is difficult to figure out when to end it. But then, this is dummy text. It is not meant to be read. Period.
1 komentar:
Click here for komentarterima kasih atas ilmu nya Rijwan,,
ConversionConversion EmoticonEmoticon